 |
| Menteri Transmigrasi Republik Indonesia, Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara dan Kepala BP Batam/Wali Kota Batam, Amsakar Achmad (Foto : Istimewa) |
BATAM – Pemerintah menyatakan akan menindaklanjuti empat rekomendasi akademik untuk pengembangan kawasan transmigrasi Rempang Eco-City di Batam, Kepulauan Riau. Rekomendasi hasil kajian Technical University of Munich (TUM), Jerman, bersama Universitas Diponegoro (Undip) itu meliputi pengelolaan lahan, pemulihan lingkungan, penguatan kapasitas masyarakat, serta pengembangan ekonomi berbasis pariwisata bahari.
Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara menyampaikan komitmen tersebut seusai Festival Transmigrasi 2026 di Tanjung Banon, Pulau Rempang, Sabtu (10/10/2026). Ia mengatakan empat rekomendasi itu akan ditindaklanjuti melalui pembahasan bersama jajaran kementerian untuk diarahkan menjadi program nyata.
“Yang pertama, kami akan jalankan empat-empatnya,” kata Iftitah, sebagaimana diberitakan ANTARA pada Minggu (11/10/2026).
Pernyataan tersebut menandai tahap lanjutan dari kajian akademik yang berupaya mengidentifikasi potensi dan persoalan kawasan melalui pengamatan lapangan. Tantangan berikutnya adalah memastikan rekomendasi itu diterjemahkan menjadi program yang memiliki target, pembagian tanggung jawab, anggaran, jadwal pelaksanaan, serta ukuran keberhasilan yang dapat dievaluasi publik.
Empat rekomendasi mencakup lahan hingga ekonomi bahari
Kajian yang melibatkan TUM dan Undip menghasilkan empat kelompok rekomendasi. Pertama, pengelolaan lahan melalui pendekatan agroforestri, yakni pemanfaatan lahan dengan mengintegrasikan pertanian, pepohonan, dan kegiatan budidaya lainnya. Pendekatan ini diarahkan untuk membuka peluang usaha sekaligus menjaga fungsi lingkungan.
Kedua, penanganan persoalan lingkungan, termasuk erosi, pengelolaan air, sampah, dan limbah. Peneliti mengusulkan penghijauan lereng serta sarana penampungan air hujan untuk mendukung pengelolaan sumber daya air.
Ketiga, penguatan kapasitas masyarakat agar penduduk setempat tidak hanya menjadi penerima manfaat pembangunan, tetapi juga mempunyai keterampilan dan kesempatan untuk terlibat dalam kegiatan ekonomi kawasan.
Keempat, pengembangan ekonomi melalui pariwisata bahari. Potensi pesisir dan aktivitas masyarakat dapat menjadi dasar pengembangan usaha wisata, sepanjang direncanakan dengan memperhatikan daya dukung lingkungan serta kepentingan warga.
Keempat bidang itu saling berkaitan. Pengembangan ekonomi membutuhkan kepastian pemanfaatan lahan, ketersediaan air, lingkungan yang terjaga, dan kapasitas masyarakat untuk mengelola peluang usaha. Jika dijalankan secara terpisah, program berisiko tidak menghasilkan manfaat yang berkelanjutan.
Kajian lapangan menjadi dasar, bukan pengganti perencanaan
Peneliti TUM, Prof. Walter Timo de Vries, menjelaskan bahwa rekomendasi disusun berdasarkan pengamatan lapangan dan diskusi dengan masyarakat selama sekitar satu minggu dalam program Summer Course Barelang 2026.
Program tersebut melibatkan 20 mahasiswa dan tiga staf TUM. Kajian dibagi ke dalam empat kelompok yang membahas pariwisata, lingkungan, pertanahan dan agroforestri, serta pengembangan komunitas.
Walter menekankan bahwa masyarakat setempat merupakan bagian dari aset pembangunan kawasan. Dalam pandangannya, warga tidak semestinya ditempatkan hanya sebagai penerima bantuan, melainkan juga sebagai pihak yang mampu menghasilkan gagasan dan kegiatan ekonomi.
Ia juga menyoroti perlunya integrasi informasi geospasial. Data dan peta yang diperlukan untuk perencanaan kawasan, menurutnya, masih tersebar di sejumlah instansi. Pengintegrasian data dapat membantu pemerintah mengidentifikasi kondisi lahan, persoalan lingkungan, dan kebutuhan penanganan secara lebih tepat.
Meski memberi masukan penting, kajian lapangan dalam program singkat tersebut perlu ditempatkan secara proporsional. Temuannya dapat menjadi masukan awal bagi perencanaan, tetapi implementasi kebijakan berskala kawasan tetap memerlukan data teknis yang memadai, analisis sosial dan ekonomi, serta konsultasi yang menjangkau kelompok masyarakat yang beragam.
BP Batam menyebut sebagian program telah berjalan
Kepala BP Batam sekaligus Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, menyatakan empat rekomendasi itu akan menjadi perhatian pemerintah daerah dan kementerian atau lembaga terkait.
Menurut Amsakar, sebagian kegiatan yang sejalan dengan rekomendasi telah berjalan, antara lain penghijauan kawasan dan pemberdayaan ekonomi warga melalui bantuan bibit budidaya bahari bagi nelayan setempat. Sementara itu, sejumlah usulan lainnya masih memerlukan persiapan dan koordinasi lintas instansi.
BP Batam juga menyebut dukungan konektivitas menuju kawasan Tanjung Banon melalui layanan transportasi darat, termasuk Trans Batam dan bus DAMRI, serta transportasi laut menggunakan kapal Sri Bulang, Sri Galang, dan Sri Toda.
Konektivitas dapat membantu mobilitas penduduk dan pengunjung. Namun, keberhasilan pengembangan kawasan tidak cukup diukur dari tersedianya akses transportasi atau fasilitas fisik. Pemerintah juga perlu menjelaskan bagaimana layanan tersebut akan beroperasi, siapa yang akan mengelolanya, seberapa besar kebutuhan masyarakat yang dilayani, serta bagaimana keberlanjutan pembiayaannya.
Partisipasi masyarakat menentukan keberhasilan
Pengembangan Rempang memiliki dimensi yang lebih luas daripada pembangunan infrastruktur. Kebijakan pemanfaatan lahan, pengelolaan sumber daya alam, dan pengembangan ekonomi akan bersentuhan langsung dengan kehidupan warga yang tinggal di kawasan tersebut.
Karena itu, tindak lanjut rekomendasi akademik perlu disertai mekanisme partisipasi masyarakat yang jelas. Warga perlu memperoleh informasi mengenai rencana program, dampaknya terhadap kegiatan ekonomi dan lingkungan, serta ruang untuk menyampaikan keberatan atau usulan. Masukan masyarakat juga perlu terdokumentasi dan dapat ditelusuri dalam proses pengambilan keputusan.
Partisipasi bukan sekadar kegiatan sosialisasi setelah kebijakan dirancang. Keterlibatan warga sejak tahap perencanaan dapat membantu pemerintah memahami kebutuhan nyata, mengurangi risiko salah sasaran, dan memperkuat penerimaan terhadap program.
Di sisi lain, pemerintah perlu menyusun indikator keberhasilan yang dapat diperiksa secara berkala. Indikator tersebut dapat mencakup peningkatan pendapatan rumah tangga, jumlah usaha lokal yang berkembang, akses masyarakat terhadap pelatihan, kualitas air dan pengelolaan limbah, serta kondisi lingkungan setelah program berjalan.
Menunggu peta jalan dan ukuran keberhasilan
Pernyataan pemerintah untuk menindaklanjuti rekomendasi merupakan langkah awal. Tahap yang lebih menentukan adalah penerjemahannya ke dalam peta jalan yang menjelaskan prioritas, jadwal, penanggung jawab, kebutuhan pendanaan, dan mekanisme evaluasi.
Hingga berita ini disusun, belum ditemukan rincian lengkap mengenai dokumen rencana aksi yang memuat target terukur dan jadwal implementasi seluruh rekomendasi tersebut. Karena itu, belum dapat dipastikan kapan setiap program akan dimulai, berapa anggaran yang dibutuhkan, dan berapa besar manfaat ekonomi yang ditargetkan bagi warga.
Kajian akademik dapat memperkaya dasar pengambilan keputusan, tetapi dampaknya baru dapat dinilai ketika rekomendasi diterapkan, hasilnya diukur, dan pelaksanaannya dievaluasi secara terbuka.
Bagi Rempang, keberhasilan pengembangan kawasan semestinya tidak hanya terlihat dari pertumbuhan investasi dan pembangunan fisik. Ukuran penting lainnya adalah apakah masyarakat lokal memperoleh kesempatan ekonomi yang nyata, kualitas lingkungan terjaga, dan proses pembangunan berjalan dengan partisipasi serta perlindungan hak warga yang memadai.
.jpg)
