KUALA LUMPUR | Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim memperingatkan potensi risiko keamanan data dari penggunaan aplikasi navigasi Waze. Pemerintah Malaysia kemudian melarang aparatur sipil negara (ASN) menggunakan aplikasi tersebut, efektif segera, sebagai langkah perlindungan terhadap informasi pemerintah dan data pribadi.
Keputusan itu diambil setelah rapat Jawatankuasa Keselamatan Siber Negara (JKSN) yang dipimpin Anwar pada 20 Oktober 2026. Pemerintah Malaysia menilai status hukum Waze Mobile Ltd. yang didirikan dan beroperasi berdasarkan hukum Israel menimbulkan kekhawatiran terkait pengelolaan data pengguna.
Kantor Perdana Menteri Malaysia menyatakan bahwa informasi sensitif pemerintah dan data pribadi masyarakat harus dilindungi dari potensi penyalahgunaan yang dapat mengancam keamanan serta kedaulatan negara.
“Maklumat sensitif kerajaan dan data peribadi rakyat mesti dilindungi daripada diperalat rejim Israel hingga menjejaskan keselamatan serta kedaulatan negara,” demikian pernyataan Anwar yang dikutip kantor berita nasional Malaysia, Bernama, pada 21 Oktober 2026.
Pemerintah Malaysia juga mendorong masyarakat mempertimbangkan aplikasi navigasi lokal TuJu sebagai alternatif. Namun, kekhawatiran yang disampaikan pemerintah perlu dibedakan dari bukti bahwa data pengguna Waze telah benar-benar disalahgunakan. Hingga berita ini ditulis, belum ada bukti publik yang dirujuk dalam laporan tersebut mengenai penyalahgunaan data pengguna Waze oleh pemerintah Israel.
Malaysia Larang ASN Gunakan Waze
Ketua Sekretaris Negara Malaysia, Shamsul Azri Abu Bakar, menyampaikan bahwa larangan penggunaan Waze bagi aparatur pelayanan publik berlaku segera setelah keputusan JKSN.
Menurut laporan Radio Televisyen Malaysia (RTM), surat bertanggal 20 Oktober 2026 meminta pimpinan kementerian, departemen, badan hukum federal, pemerintah negara bagian, dan otoritas lokal memastikan arahan tersebut disampaikan kepada pegawai serta dilaksanakan.
Larangan ini merupakan kebijakan keamanan siber untuk lingkungan pemerintahan. Reuters melaporkan pada 21 Oktober bahwa pemerintah Malaysia belum menyatakan larangan tersebut berlaku bagi seluruh masyarakat sebagai kewajiban hukum. Anwar memang menganjurkan masyarakat umum untuk beralih ke alternatif lokal, tetapi anjuran itu berbeda dari larangan yang secara resmi ditujukan kepada aparatur sipil negara.
Perbedaan tersebut penting agar kebijakan pemerintah tidak disalahartikan sebagai pemblokiran Waze secara nasional.
Data Lokasi Menjadi Perhatian
Waze merupakan aplikasi navigasi yang menyediakan informasi lalu lintas secara real-time dengan memanfaatkan sinyal satelit dan laporan pengguna jalan. Aplikasi ini awalnya dikembangkan di Israel dan diakuisisi Google pada 2013.
Dalam kebijakan privasinya, Waze menjelaskan bahwa data yang dapat dikumpulkan mencakup informasi lokasi, riwayat perjalanan, rute, identitas perangkat, alamat IP, serta informasi lain yang berkaitan dengan penggunaan layanan. Jenis data yang dikumpulkan bergantung pada fitur, pengaturan akun, dan perangkat yang digunakan.
Informasi lokasi dan perjalanan dapat membantu aplikasi memperkirakan kemacetan, menyusun rute alternatif, serta memberikan informasi waktu tempuh. Namun, data mobilitas juga memiliki dimensi privasi karena pola perjalanan dapat mengungkap rutinitas seseorang dan lokasi yang sering dikunjungi.
Dalam konteks pemerintahan, perhatian terhadap data lokasi menjadi lebih sensitif apabila perangkat digunakan untuk menjalankan tugas yang berkaitan dengan fasilitas strategis, perjalanan pejabat, atau aktivitas operasional instansi.
Meski demikian, pengumpulan data untuk menyediakan layanan navigasi tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa data tersebut digunakan untuk tujuan intelijen atau disalahgunakan oleh pihak tertentu. Penilaian risiko harus mempertimbangkan kebijakan privasi, pengelolaan data, kontrol akses, dasar hukum, serta bukti teknis yang relevan.
TuJu Ditawarkan sebagai Alternatif Lokal
Sebagai alternatif, Anwar mendorong penggunaan TuJu, aplikasi navigasi yang dikembangkan oleh Lembaga Lebuhraya Malaysia (LLM). Menurut RTM, aplikasi tersebut dikembangkan bersama Prosignal Consortium Sdn Bhd dan diluncurkan pada 26 November 2025.
Pemerintah Malaysia menilai penggunaan aplikasi lokal dapat menjadi pilihan dalam upaya memperkuat perlindungan data. Namun, status sebagai produk lokal saja tidak otomatis menjamin keamanan sebuah aplikasi. Perlindungan data tetap bergantung pada arsitektur sistem, lokasi penyimpanan dan pemrosesan data, tata kelola akses, kebijakan privasi, serta hasil pengujian keamanan.
Bagi pengguna, pemilihan aplikasi navigasi sebaiknya tidak hanya didasarkan pada negara asal pengembang. Pengguna juga perlu memahami izin aplikasi, jenis data yang dikumpulkan, tujuan pemrosesan, dan pilihan pengaturan privasi yang tersedia.
Google Belum Memberikan Tanggapan
Reuters melaporkan bahwa Google, perusahaan induk Waze, dan Kedutaan Besar Israel di Singapura belum segera memberikan tanggapan atas permintaan komentar terkait keputusan pemerintah Malaysia tersebut.
Waze sendiri memiliki kebijakan privasi yang menjelaskan jenis informasi yang dikumpulkan, tujuan penggunaannya, pengaturan privasi, serta mekanisme pengelolaan informasi pribadi.
Keberadaan kebijakan tersebut tidak menghilangkan kebutuhan untuk mengevaluasi risiko secara independen. Namun, tanpa hasil audit, temuan teknis, atau bukti insiden yang dapat diperiksa, tidak tepat menyimpulkan bahwa Waze telah menyerahkan atau menyalahgunakan data pengguna untuk kepentingan pemerintah Israel.
Perkembangan ini memperlihatkan bahwa tata kelola data digital semakin menjadi bagian dari kebijakan keamanan nasional, terutama ketika layanan teknologi digunakan oleh lembaga pemerintah.
Pelajaran bagi Keamanan Data di Indonesia
Kebijakan Malaysia dapat menjadi bahan evaluasi bagi Indonesia dalam mengelola penggunaan aplikasi digital di lingkungan pemerintahan. Aplikasi navigasi memang dirancang untuk membantu mobilitas, tetapi data lokasi dapat menjadi sensitif ketika berkaitan dengan tugas resmi, perjalanan dinas, atau fasilitas strategis.
Instansi pemerintah dapat melakukan penilaian risiko terhadap aplikasi yang digunakan pegawai, menetapkan pembatasan izin berdasarkan kebutuhan, memisahkan perangkat pribadi dan perangkat dinas, serta memastikan bahwa informasi sensitif tidak dibagikan melalui layanan yang belum dievaluasi.
Penilaian juga perlu dilakukan secara proporsional dan berbasis bukti. Negara asal pengembang dapat menjadi salah satu unsur dalam penilaian yurisdiksi hukum, tetapi bukan satu-satunya indikator bahwa suatu aplikasi aman atau berbahaya.
Hingga 21 Oktober 2026, kebijakan Malaysia yang terkonfirmasi adalah larangan penggunaan Waze bagi aparatur sipil negara dan anjuran kepada masyarakat untuk mempertimbangkan alternatif lokal. Dugaan risiko keamanan data menjadi dasar kebijakan tersebut, tetapi belum dapat diperlakukan sebagai bukti bahwa Waze terbukti menyalahgunakan data pengguna.
.jpg)
